Jakarta: Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data penerima dari pemerintah daerah menjadi faktor penutama kelancaran proses konstruksi. Pernyataan ini ditegaskan Tito di tengah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di tiga provinsi Sumatera,
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat direncanakan sebanyak 17.969 unit. Dari jumlah tersebut, 401 unit telah memasuki tahap konstruksi. Pembangunan ini dilakukan secara paralel oleh berbagai lembaga, termasuk BNPB, Polri, Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, Baznas, Danantara, hingga Kadin.
Namun di balik progres tersebut, Tito menyoroti tantangan utama yang kerap menghambat percepatan pembangunan, yaitu ketidaklengkapan data calon penerima manfaat.
“Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, meskipun konstruksi fisik dapat dikebut oleh berbagai pihak, proses akan mandek jika pemerintah daerah tidak segera merampungkan pendataan warga yang berhak menerima bantuan. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal kelengkapan data tersebut hingga ke tingkat bupati dan gubernur.
“Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya,” ujarnya.
Sementara itu, rincian progres pembangunan di masing-masing daerah menunjukkan tren positif meski masih pada tahap awal. Di Aceh, dari target 9.430 unit, sebanyak 104 unit sedang dalam pengerjaan.
Sumatera Utara mencatatkan 524 unit dari rencana 4.493 unit, meningkat dari 297 unit pekan lalu. Adapun Sumatera Barat membangun 817 unit dari target 4.046 unit, naik dibanding pekan sebelumnya yang berjumlah 655 unit.
Pembangunan hunian permanen ini memang memerlukan waktu lebih lama dibanding hunian sementara (huntara) karena harus memenuhi standar bangunan tahan bencana, mencakup kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen.
Dengan penekanan pada validitas data, Satgas PRR berharap pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sehingga penyintas bencana segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat direncanakan sebanyak 17.969 unit. Dari jumlah tersebut, 401 unit telah memasuki tahap konstruksi. Pembangunan ini dilakukan secara paralel oleh berbagai lembaga, termasuk BNPB, Polri, Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, Baznas, Danantara, hingga Kadin.
Namun di balik progres tersebut, Tito menyoroti tantangan utama yang kerap menghambat percepatan pembangunan, yaitu ketidaklengkapan data calon penerima manfaat.
“Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, meskipun konstruksi fisik dapat dikebut oleh berbagai pihak, proses akan mandek jika pemerintah daerah tidak segera merampungkan pendataan warga yang berhak menerima bantuan. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal kelengkapan data tersebut hingga ke tingkat bupati dan gubernur.
“Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya,” ujarnya.
Sementara itu, rincian progres pembangunan di masing-masing daerah menunjukkan tren positif meski masih pada tahap awal. Di Aceh, dari target 9.430 unit, sebanyak 104 unit sedang dalam pengerjaan.
Sumatera Utara mencatatkan 524 unit dari rencana 4.493 unit, meningkat dari 297 unit pekan lalu. Adapun Sumatera Barat membangun 817 unit dari target 4.046 unit, naik dibanding pekan sebelumnya yang berjumlah 655 unit.
Pembangunan hunian permanen ini memang memerlukan waktu lebih lama dibanding hunian sementara (huntara) karena harus memenuhi standar bangunan tahan bencana, mencakup kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen.
Dengan penekanan pada validitas data, Satgas PRR berharap pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sehingga penyintas bencana segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
Berita Kesehatan Terkini Hari ini
Berita Kesehatan
bpjs kesehatan
kesehatan
poster kesehatan
cek bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan
edabu bpjs kesehatan
protokol kesehatan
dinas kesehatan
iuran bpjs kesehatan
kesehatan mental
cek bpjs kesehatan dengan nik
kondisi kesehatan mental
cara cek bpjs kesehatan
tes kesehatan mental
cara daftar bpjs kesehatan
menteri kesehatan
kantor bpjs kesehatan terdekat
daftar bpjs kesehatan online
asuransi kesehatan
alat kesehatan
kartu bpjs kesehatan
toko alat kesehatan terdekat
kementerian kesehatan
daftar bpjs kesehatan
cara cek bpjs kesehatan di hp
contoh poster kesehatan
bpjs kesehatan login
logo kesehatan
cek tagihan bpjs kesehatan
kesehatan masyarakat
kantor bpjs kesehatan
toko alat kesehatan
pusat kesehatan masyarakat
cek iuran bpjs kesehatan
makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah
login bpjs kesehatan
poster tentang kesehatan
gambar poster kesehatan
cara membuat bpjs kesehatan
bpjs kesehatan online
hari kesehatan nasional
cek bpjs kesehatan online
antrian online bpjs kesehatan
pcare bpjs kesehatan
kalung kesehatan
lpse kesehatan
hari kesehatan mental sedunia
pantun kesehatan
cara cek bpjs kesehatan aktif atau tidak
artikel tentang kesehatan